Sejak Kamis malam, 27 Januari 2011, muncul keluhan di Mesir bahwa akses internet di negeri itu mulai mengalami gangguan. Tindakan itu disengaja oleh pemerintah Mesir, yang memutus hampir semua akses internet dan komunikasi untuk mencegah gelombang demonstrasi besar-besaran, yang ternyata tetap saja terjadi Jumat (28/01/10).
Menurut stasiun berits Al Jazeera, sekitar 88 persen sambungan internet di Mesir lumpuh total. Komputer di rumah, kantor, tempat-tempat bisnis, bahkan kantor pemerintah dikabarkan tidak bisa mengakses internet sepanjang Jumat tersebut. Internet masih bisa berfungsi di tempat yang sangat terbatas, seperti bursa saham maupun fasilitas militer.
"Ini merupakan aksi yang tidak diduga dalam sejarah internet," demikian pernyataan Renesys, suatu firma pemantau internet di Amerika Serikat (AS) menanggapi pemblokiran massal sambungan internet oleh pemerintah Mesir.
Laman majalah Time mengungkapkan bagaimana pemerintah atau pihak berwenang memiliki kemampuan untuk melakukan pemblokiran akses. Inilah yang terjadi di Mesir dengan melumpuhkan sambungan internet di negeri mereka dalam menanggapi gejolak dari rakyat, yang menuntut Presiden Hosni Mubarak agar turun dari jabatannya.
Komputer individu rata-rata memperoleh akses ke dunia maya melalui penyedia jasa internet (ISP) lokal. ISP lokal selanjutnya terhubung langsung dengan berbagai penyedia serupa di penjuru dunia.
Saat membuka suatu laman dan menuliskan alamat domain di kolom alamat, misalnya saja Facebook atau Twitter, maka ISP lokal secara instan mengajukan sambungan ke ISP manapun yang dipakai Facebook sehingga tampilan akan langsung tersedia di monitor.
Komputer yang tersambung dengan laman yang diminta akan mengirim respon ke ISP lokal, yang pada intinya menyatakan, "Ya, kita sudah terhubung. Inilah laman yang diminta."
Pemblokiran juga ditentukan pada aktif tidaknya server pada sistem nama domain (DNS). Komputer yang bersangkutan akan teridentifikasi oleh kode numerik yang disebut internet protocol (IP) address.
Sistem ini akan menentukan apakah permintaan akses ke suatu laman melalui ISP akan benar-benar tersambung atau tidak muncul sama sekali. Bila server DNS tidak berfungsi, maka tidak akan ada respon dari laman yang dituju.
Pemerintah Mesir mampu memutus semua akses internet dengan cukup mematikan server-server DNS yang digunakan ISP lokal. Maka, setiap permintaan ke laman tertentu dari komputer di Mesir tidak akan dipenuhi karena tidak ada server DNS yang memfasiltasi permintaan itu. Permintaan untuk masuk ke laman lokal di Mesir dari komputer di luar negeri pun tidak akan berfungsi.
Di Mesir, semua ISP harus tunduk kepada kebijakan pemerintah, termasuk bila harus mematikan server-server DNS yang digunakan untuk umum. Menurut stasiun berita BBC, salah satu ISP terkemuka di Mesir, Vodafone, mengaku bahwa mereka mendapat instruksi dari pemerintah Mesir untuk memantikan server-server DNS mereka.
"Berdasarkan undang-undang di Mesir, pihak berwenang punya hak untuk mengeluarkan perintah demikian dan kami berkewajiban untuk mematuhinya," demikian pernyataan Vodafone.
Instruksi yang sama berlaku bagi para ISP lain. Tidak heran bila akses internet di Mesir lumpuh.
Namun, memutus jaringan internet di hampir penjuru Mesir selama berhari-hari bisa mengganggu situasi ekonomi di negara itu. Di hampir semua negara, teknologi informasi seperti internet telah menjadi elemen penting untuk menggerakkan perekonomian.
"Cuma masalah waktu sebelum internet kembali berfungsi di Mesir," kata Sherif Mansour, pengamat dari Freedom Watch, seperti dikutip Wired.com. "Pemerintah pun butuh internet untuk menggerakkan ekonomi, investasi, dan beroperasi," lanjut Mansour.
Menurut stasiun berits Al Jazeera, sekitar 88 persen sambungan internet di Mesir lumpuh total. Komputer di rumah, kantor, tempat-tempat bisnis, bahkan kantor pemerintah dikabarkan tidak bisa mengakses internet sepanjang Jumat tersebut. Internet masih bisa berfungsi di tempat yang sangat terbatas, seperti bursa saham maupun fasilitas militer.
"Ini merupakan aksi yang tidak diduga dalam sejarah internet," demikian pernyataan Renesys, suatu firma pemantau internet di Amerika Serikat (AS) menanggapi pemblokiran massal sambungan internet oleh pemerintah Mesir.
Laman majalah Time mengungkapkan bagaimana pemerintah atau pihak berwenang memiliki kemampuan untuk melakukan pemblokiran akses. Inilah yang terjadi di Mesir dengan melumpuhkan sambungan internet di negeri mereka dalam menanggapi gejolak dari rakyat, yang menuntut Presiden Hosni Mubarak agar turun dari jabatannya.
Komputer individu rata-rata memperoleh akses ke dunia maya melalui penyedia jasa internet (ISP) lokal. ISP lokal selanjutnya terhubung langsung dengan berbagai penyedia serupa di penjuru dunia.
Saat membuka suatu laman dan menuliskan alamat domain di kolom alamat, misalnya saja Facebook atau Twitter, maka ISP lokal secara instan mengajukan sambungan ke ISP manapun yang dipakai Facebook sehingga tampilan akan langsung tersedia di monitor.
Komputer yang tersambung dengan laman yang diminta akan mengirim respon ke ISP lokal, yang pada intinya menyatakan, "Ya, kita sudah terhubung. Inilah laman yang diminta."
Pemblokiran juga ditentukan pada aktif tidaknya server pada sistem nama domain (DNS). Komputer yang bersangkutan akan teridentifikasi oleh kode numerik yang disebut internet protocol (IP) address.
Sistem ini akan menentukan apakah permintaan akses ke suatu laman melalui ISP akan benar-benar tersambung atau tidak muncul sama sekali. Bila server DNS tidak berfungsi, maka tidak akan ada respon dari laman yang dituju.
Pemerintah Mesir mampu memutus semua akses internet dengan cukup mematikan server-server DNS yang digunakan ISP lokal. Maka, setiap permintaan ke laman tertentu dari komputer di Mesir tidak akan dipenuhi karena tidak ada server DNS yang memfasiltasi permintaan itu. Permintaan untuk masuk ke laman lokal di Mesir dari komputer di luar negeri pun tidak akan berfungsi.
Di Mesir, semua ISP harus tunduk kepada kebijakan pemerintah, termasuk bila harus mematikan server-server DNS yang digunakan untuk umum. Menurut stasiun berita BBC, salah satu ISP terkemuka di Mesir, Vodafone, mengaku bahwa mereka mendapat instruksi dari pemerintah Mesir untuk memantikan server-server DNS mereka.
"Berdasarkan undang-undang di Mesir, pihak berwenang punya hak untuk mengeluarkan perintah demikian dan kami berkewajiban untuk mematuhinya," demikian pernyataan Vodafone.
Instruksi yang sama berlaku bagi para ISP lain. Tidak heran bila akses internet di Mesir lumpuh.
Namun, memutus jaringan internet di hampir penjuru Mesir selama berhari-hari bisa mengganggu situasi ekonomi di negara itu. Di hampir semua negara, teknologi informasi seperti internet telah menjadi elemen penting untuk menggerakkan perekonomian.
"Cuma masalah waktu sebelum internet kembali berfungsi di Mesir," kata Sherif Mansour, pengamat dari Freedom Watch, seperti dikutip Wired.com. "Pemerintah pun butuh internet untuk menggerakkan ekonomi, investasi, dan beroperasi," lanjut Mansour.
Artikel Terkait: